Kepala Kantor

AKBAR PHOTO

Nama : Akbar Suarya Harto, S.Pd
NIP : 19620501 198204 1 003
Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I/IV.b
Jabatan : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
   I. Identitas Jabatan
Nama Jabatan : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Badan/Dinas : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Badan/Dinas : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kelompok Jabatan : Jabatan Administrator
Unit Kerja : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kedudukan : Kabupaten Majalengka
   II. Tujuan/ Fungsi Jabatan
Membantu bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Majalengka secara efektif demi menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
   III. Tugas
1. Memastikan terselenggaranya proses perencanaan anggaran dan kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di kabupaten Majalengka.
2. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA) di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Memastikan terselenggaranya perumusan kebijakan teknis terkait manajemen kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
4. Memastikan terselenggaranya pembagian tugas kepada bawahan sehingga dapat mencapai sasaran unit kerja.
5. Memberikan arahan tugas kepada bawahan sehingga berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat mengatasi permasalahan atau hambatan yang muncul.
6. Memastikan terselenggaranya dukungan terhadap urusan pemerintahan daerah kesatuan bangsa dan politik.
7. Memastikan terselenggaranya pengawasan dan deteksi dini terkait ancaman yang mungkin muncul dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
8. Memastikan terlaksananya proses evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
9. Memastikan terlaksananya pembuatan laporan penyelesaian tugas dengan akurat dan tepat waktu.
10. Melaksanakan kegiatan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
11. Memastikan terlaksananya tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.